Ketimbang Membuat UU HIP, Lebih Baik Pemerintah Membuat UU Tentang BPIP

Bagikan:

DANAU-TOBA.COM, JAKARTA — Ketua Umum PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) Pdt Gomar Gultom, M.Th, dalam rencana anggota DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), menyampaikan sikap PGI bahwa rencana tersebut perlu ditunda. “Ketimbang membuat UU HIP, lebih baik pemerintah membuat UU tentang BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang perlu ditingkatkan pendasarannya atas sebuah UU, ketimbang hanya Perpres,” ujar Gomar dalam rilis PGI pada Rabu (17/6/2020).

RUU HIP tersebut dapat saja menyeret kita pada masalah tafsir terhadap Pancasila. “Kita semua membutuhkan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup dalam berbangsa dan bermasyarakat. Ini perlu terus dipupuk dan dimasyarakatkan. Kita punya pengalaman ketika Pancasila dimarginalkan pasca reformasi 1998, dan olehnya nilai-nilai Pancasila itu perlu digali dan dimasyarakatkan terus. Untuk itu, tentu diperlukan acuan hukum yang mendasarinya. Tentu perangkat hukumnya harus dipikirkan masak-masak agar tidak malah mendegradasi posisi Pancasila itu sendiri,” lanjut Gomar.

Gomar juga menyampaikan bahwa masalah HIP ini sangat mendasar, dan seyogyanya berasal dari sebuah proses demokrasi, yang tumbuh dan berkembang di akar rumput. Proses legislasi seperti ini harus berakar pada asprasi rakyat dan olehnya mestinya sejak awal melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam diskursus maupun perumusannya.

“Perluasan atau penyempitan tafsir Pancasila bisa membawa kita pada perdebatan antara kelompok agamis dan nasionalis pada sejarah awal pembentukan RI, yang dalam kondisi sekarang sepertinya kurang kondisif diangkat. Bisa saja masalah tafsir Pancasila ini membawa pertentangan yang bisa memecah kita sebagai bangsa, di tengah upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19, yang justru membutuhkan kerjasama, persaudaraan dan konsentrasi penuh dari kita semua,” tandasnya.

Gomar mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi saat ini.

“Kita hindarilah pembahasan yang potensial memicu pertentangan di antara kita, karena menyangkut ideologi negara. Seturut dengan ini, saya mengimbau para anggota parlemen RI untuk menunda pembahasan RUU HIP ini, setelah lebih dahulu mempelajari dinamika masyarakat dan menangkap aspirasi masyarakat,” tutup Gomar.

Pewarta: Boy Tonggor Siahaan

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *