Pembersihan di Tubuh POLRI, 3 Petinggi Sekelas Jenderal Dicopot

Bagikan:

DANAU-TOBA.COM, JAKARTA — Kapolri Jenderal Idham Azis baru-baru ini mencopot 3 petinggi sekelas jenderal di tubuh POLRI. Pencopotan ketiga jenderal tersebut akan dilanjutkan kepada tuntutan pidana. Tentu ini menjadi pukulan berat bagi nama baik POLRI, tetapi ini juga dapat sekaligus menjadi momentum dan menunjukkan komitmen kepemimpinan Jenderal Idham Azis untuk melanjutkan tradisi ketegasan pada zero tolerant.

Langkah Kapolri tersebut untuk pembersihan di tubuh POLRI dan menunjukkan kualitas para penegak hukum di tubuh POLRI. POLRI melakukan hal ini demi perlindungan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat terkait rasa keadilan yang tercederai oleh perilaku dari 3 oknum jendral polisi dimaksud.

Kasus tersebut sudah dalam tahap penanganan dan pemeriksaan POLRI. Jadi tim pemeriksa POLRI harus obyektif, berasaskan keterbukaan dan profesionalitas tanpa pengaruh apapun bila nanti ditemukan dalam penyelidikan ada pertanggungjawaban pidana. Demi rasa keadilan masyarakat dan wujud keseimbangan dari tiada pidana tanpa kesalahan dan asas legalitas maka diperlukan adanya kepastian hukum. POLRI harus terbuka menangani kasus ini karena kasus penandatangani surat jalan terkait kasus Bank Bali Djoko Tjandra sudah terungkap di publik. Ini telah menjadi atensi besar dari seluruh lapisan masyarakat. Sekaligus ini juga sebagai aksi dan narasi terbuka ketidakpatuhan jaringan tertentu penegak hukum yang menyimpang berwujud permufakatan jahat dari bagian personil birokrasi elit negeri.

Sikap berani tegas tersebut seharusnya ditindaklanjuti pula pada institusi lain. Karena spektrum kasus Djoko Tjandra nyata meluas. Pihak Kejaksaan Agung pun harus transparan dan segera bertindak seperti POLRI dalam menindak oknum jaksa yang diduga juga terlibat dalam uraian serangkaian kasus Djoko Tjandra. Ini harus menjadi atensi segera Jaksa Agung karena hambatan pemberantasan korupsi di negeri ini bisa juga karena pengaruh personil tertentu dari dalam sistem lembaga penegak hukum itu sendiri.

Gejala tidak sehat ini yang dilakukan orang tertentu dalam keadaan syarat tertentu ini. Karena itu, atas nama penegakan hukum ini harus diberantas oleh Kapolri maupun pimpinan lembaga penegak hukum lainnya. Penegakan hukum harus tuntas agar lembaga hukum dapat menjadi fundamen penyangga rasa keadilan dalam masyarakat. Langkah ini jika tuntas dapat mendorong point image masyarakat terhadap kepolisian terus semakin baik.

Penulis: Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha).

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *