Sinergitas dan Kolaborasi Stakeholder Penting Saat Membuka Destinasi Wisata

Bagikan:

Destinasi Wisata Geo Site Sipinsur Danau Toba

Geo Site Sipinsur Danau Toba

Bali |DTC

Sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta stakeholders dibutuhkan dalam membuka destinasi wisata Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kamis (26/11/2020) di Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

Wishnutama mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait sedang menyiapkan destinasi wisata agar dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara (wisman).

“Membuka kembali destinasi wisata terlebih lagi untuk perbatasan internasional atau menerima wisawatan mancanegara tidak sesederhana mengatakannya, kompleksitasnya cukup tinggi, begitu juga kalau kita bicara travel buble. Diperlukan upaya bilateral untuk menghasilkan kesepakatan antar dua negara terkait, seperti menerapkan standar protokol kesehatan yang sama,” kata Wishnutama.

Wishnutama juga menuturkan, saat ini Kemenparekraf terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur, Kementerian Perhubungan dalam menyiapkan akomodasi terkait seat capacity dan koordinasi dengan Polri untuk memperkuat keamanan dan keselamatan melalui polisi pariwisata.

Selain itu, Menparekraf juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri BUMN untuk membahas rencana dibuka kembalinya destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, mengatakan, mengingat saat ini Bali sedang menekan angka penularan COVID-19, maka diperlukan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk membuka kembali destinasi wisata di Bali.

“Bali telah menerapkan protokol kesehatan sejak Juli 2020, bekerja sama dengan industri-industri yang kebetulan sudah memiliki sertifikat LSU, hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa aman dan percaya bagi wisatawan,” kata Putu.

Putu Astawa juga mengatakan, Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, karena sektor itu menampung sebanyak 1,245 juta tenaga kerja.

Selain itu pariwisata juga menghasilkan devisa dan memberikan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi.

“Sehingga diperlukan analisis kajian secara selektif, terbatas, dan bertahap untuk melakukan reopening wisata,” kata Putu.(DT1)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *